Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) Di Kabupaten Yalimo (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Yalimo)

Authors

  • Korina Peyon Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Marja Sinurat Institut Pemerintahan Dalam Negeri
  • Layla Kurniawati Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1299

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Abstract

Kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) Pemerintah Yalimo diindikasikan belum efektif. Hal ini terlihat dari minimnya sosialisasi, keterbatasan SDM dan jaringan internet untuk mengakses layanan pengaduan masyarakat (command center). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Kabupaten Yalimo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulannya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pelayanan, Kabid Komunikasi dan Informatika, Kabid Statistik dan Sandi serta masyarakat umum (Masyarakat). Secara umum kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan pengaduan masyarakat (command center) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari: Sosialisasi, penyuluhan belum berjalan maksimal, SDM dan kerja fasilitas belum mendukung Belum ada SOP, juknis dan payung hukum yang mengatur kewenangan dalam menjalankan kebijakan, dan Tingginya persentase penduduk miskin dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Yalimo Faktor Pendukung Tersedianya kecanggihan berbasis teknologi secara online, Adanya peraturan yang menjadi acuan, dasar, komitmen semua elemen. Faktor penghambat: SDM yang kurang memadai, Sarana pendukung yang kurang, seperti jaringan koneksi internet, Pengawasan yang lemah, dan Partisipasi masyarakat yang rendah dalam mensukseskan kebijakan. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dinas terkait meningkatkan frekuensi komunikasi, sosialisasi, penyuluhan, pengajuan usulan penambahan pegawai (admin), membuat aturan, juknis, SOP, yang melibatkan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yalimo dalam layanan pengaduan. masyarakat (command center), serta melakukan terobosan dengan membuat layanan pusat pengaduan lainnya seperti melalui telepon gratis (Call Center) atau memperluas jaringan internet gratis (wifi).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pengaduan Masyarakat

References

Agustino, Leo. (2018). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Setia.

AlFatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : UNPAD Press.

Alif Fajarria Annisa Shodiqie, (2018). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Command Center 112 Dalam Menangani Pengaduan Masyarakat di Badan Penanggulanggan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 6

Arief Purnomo, (2017). Implementasi Kebijakan Pengaduan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN. I3

Astuti, Widi, (2008), Perencanaan Pembangunan dan Aplikasinya, Yograkarta : Andi Offset.

Azis, Herry, (2018). Integrasi E-Government: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi. Bandung : CV. Alfabeta.

Basri dkk. (2010), Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, II

Batinggi, Ahmad. (2010). Manajerial Pelayanan Umum. Jakarta: Universitas Terbuka.

Bungin,(2010). Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Jakarta : Salemba Empat.

Diansari, (2016). Kebijakan Publik dan Penerapannya. Jakarta : Inti Media.

Dwijowijoto. (2013). Kebijakan Publik dan Penerapannya. Jakarta: Inti Media.

Dwiyanto, Agus. (2011). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edwin, Arief, (2018), Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia, Seminar Nasional Informatika, Vo.19 No.2, Yogyakarta: UPN Veteran.

Emzir, (2016), Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Eriyanto, (2011), Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses, Jakarta: Bumi Aksara.

Hamdi, Muchlis. (2014). Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanifah, Harsono. (2010). Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grasindo.

Hardjaloka, Loura. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan NegaraLainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik, Jurnal Rechts Vinding. 3(3), Lintjewas, Tulusan, dan Egetan, 2016, Impementasi Permukiman Kumuh di Kota Bogor, Jurnal Administrasi Publik, Universitas Garut, 1(11)

Hardjati S, (2020), Implementasi Kebijakan Command Center 112 di Kota Surabaya, Jurnal Administrasi Publik (JAP) 1(14)

Hasibuan, Malayu, (2010). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi. Jakarta: Gunung Agung.

Hendra, (2005). Pembangunan Pedesaan dari Bawah dan Partisipasi. Masyarakat. Jakarta, Media Baru.

Hetifah, Sumarto, (2013). Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indah, Puji. (2014). Buku Praktis Mengembangkan SDM. Jogjakarta: Laksana.

Ismail, Nawawi, (2010). Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Surabaya: PMN.

Kuper, Adam, & Jessica. (2010). The Social Science Encyclopedia (Terjemahan). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Laksmi, Fuad. (2010). Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta: Penerbit Pernaka.

Lugiarti, (2004), Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan, Jakarta : Rineka Cipta.

Lukman, (2013). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta : Inti Press.

Mangkunegara, Prawira, (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Mardikanto.?Totok.?(2017). Sistem Penyuluhan Pembangunan. Surakarta: UNS Press.

Mazmanian dan Sabatier, Paul. (2013). Implementation And Publik Policy Alih Bahasa. Jakarta: Fokus Media.

Moeleong, Lexy. J, (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moh. Masyhur Arif, (2016). Implementasi Pelayanan Publik Terhadap

Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Data Ganda Pada Instansi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Arlangga Development Journal/ADJ,

Mukarom, Zaenal. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Mulyono, Yalia, (2011). Menuju Peyanan Publik Yang Lebih Baik Dengan E-Government, Bandung : Agenda Medika.

Mustari, (2011), Analisis Pengembangan Pola dan Penyelarasan Kebijakan Monitoring, Jakarta: Kencana Jaya.

Nasution, (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Ndraha, Tazitudulu, (2010), Kibernologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Grasindo.

Parasuraman, (2014), Prinsip-Prinsip Total Quality Service Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.

Parson, Wayne. (2015). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Prenada Media.

Parwoto, (2007), Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Solo, IPGI.

Pasolong. (2011). Implementasi Kebijakan Suatu Alat Analisis. Bandung: Rosma Persada.

Purnama, Nursya’bani. (2016). Manajemen Kualitas: Perspektif Global. Yogyakarta: Ekonisia.

Rianto, Budi, (2012), Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).

Riyadi, (2011,) Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rohman, A. T. (2016). Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan PajakDaerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas PendapatanKabupaten Kuningan. Jurnal Universitas Pasundan, 11

Sajogyo, (2011). Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta, Andi Offset.

Samuel Johanis, (2020), Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Pontianak Journal of Public Administration and Sociology of Development /JPASDEV, Universitas Tanjungpura/ Untan, I(11)

Sarwono, Jonathan. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sastropoetro, (2014), Partisipasi Sebagai Keterlibatan Mental, Jakarta: Cusio Graff.

Selviana. M, (2020), Implementasi Pelayanan Publik Sp4n-Lapor di Dinas

Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Bantaeng, Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, I4,

Setiawan, Guntur. (2009). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siagian, P, Sondang, (2014), Kinerja Pegawai dan Staf, Jogyakarta: Balai Pustaka.

Silalahi, Uber. (2016). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Sitanggang, (2009). Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan.Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Soetomo, (2016), Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Subarsono, Agus. (2011). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D, Bandung: Alfabeta.

Sumodiningrat, Gunawan, (2019), Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sutopo, dkk. (2012). Kapita Selekta Manajemen Pemerintah. Bandung: Focus Media.

Syafarudin, Alwi, (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Keunggulan Kompetitif, Yogyakarta: BPFE.

Tahir, Arifin, (2014), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alvabeta.

Thoha, Miftah. 2010. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Grasindo.

Tjiptono, Fadly. (2012). Administrasi Perusahaan dan Pelayanan Publik. Jakarta: Nimas Multima.

Tjokroamidjojo, Bintoro, (2003), Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta, CV Media Utama.

Tobing, David Hizkia, dkk. (2017). Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. Bali: Universitas Udayana.

Wahab, Solihin Abdul. (2012). Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Cetakan Ke-Dua. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2012), Kebijakan Publik. Jakarta : Elek Media Komputindo.

Yudha Sansena, (2021). Implementasi Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat

Kecamatan Medan Amplas Berbasis Website. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, I5

Downloads

Published

2023-01-05

How to Cite

Peyon, K., Sinurat, M., & Kurniawati, L. (2023). Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) Di Kabupaten Yalimo (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Yalimo). Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(1), 350–363. https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1299