Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2022
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3151Keywords:
kinerja keuangan, rasio perhitungan, Kota Bandar LampungAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022. Pendekataan penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. Perhitungan analisa kinerja keuangan daerah menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal. selanjutnya hasil perhitungan rasio ditelaah dalam interval yang telah ditentukan dan khusus rasio belanja modal menggunakan rata-rata realisasi belanja modal sebesar 5%-20%. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 – 2022 sebagian besar belum berjalan dengan optimal. Namun, hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa terlihat perbaikan kinerja keuangan setiap tahunnya. Kinerja keuangan tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tersebut.
References
Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.
BPS Provinsi Lampung (2023). Produk Domestik Regional Bruto. Diakses
Digdowiseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik. Universitas Nasional.
Digdowiseiso, K., & Alfian, D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017- 2021. JIGE 4 (1) 247-258.
Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. JIGE 4 (1) (2023) 219-228.
Digdowiseiso, K., Petrus, N., Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. JIGE 4 (1) 127-137.
Halim, A. & Kusufi, M.S. (2018). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Salemba Empat.
Indonesia, R. (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Indonesia, R. (2022). Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Jumati, J. B. A., Nacikit, N. F., Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2016-2020. JIGE 4 (1) 167-175.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
Putri, R.S., Fermansyah, D., Eliza, A., Suharto. (2021). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Al-Intaj Vol. 7 No.1 (2021).
Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016 – 2019. Jurnal Maksipreneur Vol. 11 No. 2 (2022).
Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Cakrawala Vol. 3 No. 1 (2020).
Template
