Respon Pemerintah Daerah Terhadap Persyaratan Kepemilikan Saham Di Bank Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Abstract

Penelitian ini menganalisis terkiat upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi persyaratan kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. yang mengharuskan kepemilikan saham minimal 51% dimiliki oleh salah satu daerah. Masa penyesuaian yang diberikan adalah lima tahun sejak Permendagri No. 118 Tahun 2018 diundangkan. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian kepemilikan sahamnya mulai dari tahun 2019-2023. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan tahunan BPD dan APBD Pemerintah Daerah. Data diperoleh dari website resmi BPD masing-masing dan djkp.kemenkeu.go.id. Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur untuk pendalaman hasil penelitian. Wawancara dilakukan pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat, BPKAD Kota Padang Panjang, dan Bank Nagari. Prosedur analisis data yang dilakukan dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, masih banyaknya kekurangan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah agar bisa memenuhi syarat kepemilikan saham minimal 51% pada BPD hingga tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum dapat mengoptimalkan kepemilkan sahamnya pada BPD. Salah satu penyebabnya adalah karena Pemerintah Daerah belum memiliki kemampuan sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kepemilikan sahamnya pada BPD hingga 2023. Pemerintah Daerah pada umumnya lebih memfokuskan pada prioritas utama. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu sudah berusaha secara bertahap dengan mengalokasikan anggaran penyertaan modal setiap tahunnya.