Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tax Effort, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
DOI:
https://doi.org/10.37385/msej.v7i3.8925Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Tax Effort, Belanja Modal, Tingkat KemandirianAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Data penelitian menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jumlah sampel sebanyak 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan total pengamatan 55 LHP LKPD periode tahun 2019-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan bantuan sofware Eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, (2) Tax Effort tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian, (3) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian (4) Pendapatan Asli Daerah, Tax Effort, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian.References
Aida, A., Dini Hariyanti, & Sumiyarti. (2023). Analisis Tax Effort Daerah Di Indonesia. Media Ekonomi, 30(2), 33–52.
Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 1(2), 105–113.
Citra, Y., & Kurnia, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi
Direktorat Jendral Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan (2025,2 April). Diseminasi Kajian Fiskal Regional Sumsel, Optimalisasi Pajak Daerah untuk Kemandirian Sumsel. https://djpb.kemenku.go.id/kanwil/sumsel/id/berita-terbaru/3077-diseminasi-kajian-fiskal-regional-sumsel,-optimalisasi-pajakdaerah-untuk-kemandirian-sumsel.html.
Kusmila, Z. (2023). Pengaruh Pad dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7.
Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI), 3(2), 332–337.
Misra Sarumaha, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kendali Akuntansi, 1(2), 98–111.
Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. Inventory: Jurnal Akuntansi, 3(2), 174.
Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 10(2), 2460–0585.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera. 20(1), 105–123.
Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pad Dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Kota Bukittinggi. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(5), 1961–1973.
Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Business Management, Economic, and Accounting National Seminar, 2, 51–64.
Setiawan, C. (2024). Pengaruh Tax Effort , Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2021.
Sulistyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. Jurnal Akutansi Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 23–35.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta Bandung.
Sumsel, K. D. (2024). Lkpk & lskp.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Template
