Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur

Authors

  • Hishnul Islamy Universitas Terbuka
  • Heri Wahyudi Universitas Terbuka
  • Sofjan Aripin Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.37385/ceej.v7i2.10023

Keywords:

implementasi kebijakan, Satu Data Indonesia, tata kelola data, pemerintah daerah, Kabupaten Lombok Timur

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Sekretariat Satu Data, Walidata, Pembina Data, produsen data pada OPD, akademisi, media, sektor swasta, dan masyarakat pengguna data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi komunikasi, masih ditemukan kendala dalam transmisi dan konsistensi informasi antar OPD. Dari sisi sumber daya, keterbatasan kompetensi ASN di bidang statistik dan pengelolaan data serta keterbatasan fasilitas teknologi menjadi hambatan utama. Pada dimensi disposisi, pelaksana pada umumnya memiliki komitmen yang baik, namun belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman teknis yang memadai. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan fragmentasi kelembagaan menyebabkan koordinasi dan integrasi data belum berjalan efektif. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen pimpinan daerah, serta dukungan kelembagaan dari walidata dan pembina data. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Data di Kabupaten Lombok Timur sangat ditentukan oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD, pengembangan infrastruktur teknologi, serta penyusunan SOP yang terintegrasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola data daerah sebagai fondasi dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

References

Anggara, S. (2014). Pengantar kebijakan publik. CV Pustaka Setia.

Aripin, S., & Daud, M. (2013). Peran administrator publik dalam formulasi dan implementasi kebijakan (analisis Kurikulum 2013). Jurnal Administrasi Publik, 1–15.

Bappenas. (2019). Peran Satu Data Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka (The role of Satu Data Indonesia to propel the practices of open government). Bappenas.

European Data Portal. (2018). Open data goldbook for data managers and data holders. European Commission.

Fattah, H. (2016). Metode penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi. Rajawali Pers.

Febriansyah, M. (2022). Implementasi kebijakan Satu Data dalam menyediakan basis data yang akurat dan transparan di Provinsi Sumatera Selatan (studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan). Administrasi Publik, 1–21.

Handoyo. (2012). Kebijakan publik. Widya Karya.

Grindle, M. S. (1980). Implementing public policy. CQ Press.

Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan critical success factors (CSFs). Jurnal Komunika: Media dan Informatika, 13–23.

International Telecommunication Union. (2019). Digital skills insights 2019. ITU.

Kadji, Y. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik kepemimpinan. UNG Press.

Kuncoro, M. (2009). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis. Erlangga.

Mahmud, T. A., Myrna, R., Rusli, B., & Sumaryana, A. (2022). Service quality of Satu Data in Banten Province, Indonesia. IAPA 2021 Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration, 2022, 811–821.

Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 273–287.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). UI Press.

Nasution, D. A. (2023). Metode penelitian kualitatif. Harfa Creative.

Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why governing data is difficult: Findings from Danish local government. International Federation for Information Processing, 1, 15–29.

Nugroho, Y. (2017). After data synchronising and sharing: What do we learn? Lessons from Satu Data. Kantor Staf Presiden RI.

Open Government Partnership, & Patra, R. (2020). Mekanisme pelaporan independen (IRM): Laporan perancangan Indonesia 2018–2020. Open Government Partnership.

Open Data Unit. (2017). Open data strategy 2017–2022. Dublin City Council.

Parlak, B., & Caner, K. D. (2022). The handbook of public administration. Livre de Lyon.

Pasolong, H. (2022). Teori administrasi publik. Alfabeta.

Patton, M. Q. (1980). Qualitative evaluation methods. SAGE Publications.

PPN/BAPPENAS, K. (2022). Rencana aksi Satu Data Indonesia. Kementerian PPN/BAPPENAS.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. UNSRI Press.

Nugroho, R. (2009). Public policy. Elex Media Komputindo.

Ribcalia, Suprapto, Feronica, Alalsan, Mustanir, Wandan, & Anggelina. (2023). Kebijakan publik: Teori, formulasi, dan aplikasi. PT Global Eksekutif Teknologi.

Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Hyde, A. C. (2017). Introducing public administration (9th ed.). Routledge.

Siyoto. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

Sianipar, R., Marta, A., & Wahyudi, H. (2025). Implementasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(1), 91–100.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suharto, E. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Alfabeta.

Surmayadi. (2005). Implementasi kebijakan publik. Refika Aditama.

Susniwati, & Zamili, M. (2022). Acceleration of One Data Indonesia through collaborative governance. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 166–177.

Stewart, D. (2020). Independent reporting mechanism (IRM): Australia design report 2018–2020. Open Government Partnership.

Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid. (2004). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Pustaka Pelajar.

Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alfabeta.

Wicaksono, B., Rusdianto, D. S., & Brata, A. H. (2018). Pengembangan sistem portal Satu Data Indonesia pada Kantor Staf Presiden menggunakan Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 2(8), 2882–2888.

Downloads

Published

2026-01-12

How to Cite

Islamy, H., Wahyudi, H., & Aripin, S. (2026). Implementasi Satu Data Kabupaten Lombok Timur. Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), 7(2), 567–582. https://doi.org/10.37385/ceej.v7i2.10023