Analisis Perbedaan Pengadaan Langsung pada UKPBJ Kementerian Keuangan dengan Satker Masing-Masing Ditinjau dari Aspek Efisiensi dan Efektivitas
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i3.10548Keywords:
Pengadaan Langsung, Efisiensi Pengadaan, Durasi Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa PemerintahAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan langsung terpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Desain penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pengadaan langsung yang dilakukan secara terpusat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh satuan kerja masing-masing. Fokus evaluasi diarahkan pada dua aspek utama, yaitu efisiensi anggaran dan efektivitas durasi pengadaan yang meliputi durasi persiapan pengadaan dan durasi pelaksanaan pengadaan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif melalui uji non-parametrik multivariat Mann Whitney U, Kruskal Wallis dan uji lanjutan test dunn dengan koreksi Bonferroni yang diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengadaan langsung di Kementerian Keuangan selama periode tahun 2021 hingga 2024. Sebagai penguat temuan perhitungan, dilakukan indepth interview guna menggali informasi yang tidak dapat diungkap melalui data numerik. Kerangka analisis disusun berdasarkan teori kebijakan publik, teori ekonomi serta peraturan tentang pengadaan pemerintah guna menganalisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan langsung terpusat berpengaruh terhadap efisiensi anggaran dan efektivitas durasi pengadaan.
References
Amir, M., Arifin, & Pata, A. A. (2022). Efisiensi teknis dan faktor produksi yang mempengaruhi usahatani padi sawah tadah hujan (Studi kasus di Desa Bonto Mate’ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros). Jurnal Agribis, 10(1), 95–108.
Aryansyah, R. (2025, April 15). Efek positif efisiensi anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tahuna/id/data-publikasi/309-artikel.html
Chiappinelli, O. (2020). Decentralization and public procurement performance: New evidence from Italy. Economic Inquiry, 58(2), 856–880. https://doi.org/10.1111/ecin.12871
Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply chain management: Strategy, planning, and operation (7th ed.). Pearson Education.
de Almeida, R., Rebelo, T., & Lourenço, P. R. (2022). Productivity in an organizational setting: A systematic view of the causalities at work. Administrative Sciences, 12(3), 90. https://doi.org/10.3390/admsci12030090
Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Dye, T. R. (2016). Understanding public policy (15th ed.). Pearson.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120(3), 253–281.
Hutabarat, J. S., Mawartina, J., Yanti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Peluang dan tantangan dalam efisiensi anggaran negara pada transformasi digital pelayanan publik. Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 28–40. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.752
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). User guide SPSE 4.5 untuk pejabat pembuat komitmen. LKPP.
Patrucco, A. S., Agasisti, T., & Glas, A. H. (2020). Structuring public procurement in local governments: The effect of centralization, standardization and digitalization on performance. Public Performance & Management Review, 44(4), 731–759. https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1851267
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2016). Buku informasi: Menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa. LKPP.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). Profil pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2023. LKPP.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. (2024).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.01/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan. (2021).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. (2019).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025).
Pinto, A. V. da C. F., Monteiro, D. A. A., & Reis, P. R. da C. (2024). The relationship between performance and the dimensions of the Brazilian Federal Revenue Service’s procurement structure. Revista de Administração Pública, 58(4), e20240028. https://doi.org/10.1590/0034-761220240028x
Rakhman, A. A. (2021). Modul pelatihan penjenjangan jabatan fungsional pengelola PBJ muda: Melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah level 3. Pusdiklat PBJ LKPP.
Suryana, A. (2022). Teori produksi. Widina Media Utama.
Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting. Free Press.
Williamson, O. E. (1996). The mechanisms of governance. Oxford University Press.
Template
