Analisis Prinsip Good Local Governance Melalui Pengelolaan Media Sosial Di Kota Surabaya (Studi Kasus: Akun Tiktok Wakil Wali Kota Surabaya @Cakj1)
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i4.10583Keywords:
Good Governance, Pemerintahan Daerah, TikTokAbstract
Pemanfaatan media sosial TikTok oleh Wakil Wali Kota Surabaya sebagai sarana komunikasi publik mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap perubahan pola interaksi masyarakat di era digital. TikTok memiliki karakteristik visual, interaktif, dan berorientasi pada kecepatan informasi, sehingga berpotensi menjadi instrumen pendukung penerapan prinsip-prinsip Good Local Governance. Namun demikian, sejauh mana pengelolaan akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1 mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi belum dikaji dan dijelaskan secara jelas dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial di Kota Surabaya dengan studi kasus pada akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya @cakj1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good Governance menurut UNDP (1997) yang mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Local Governance melalui pengelolaan media sosial TikTok @cakj1 belum optimal dalam mendukung penerapan prinsip Good Local Governance secara komprehensif dalam sistem pemerintahan Kota Surabaya. Transparansi masih terbatas pada publikasi aktivitas, partisipasi belum substantif, akuntabilitas belum mencerminkan pertanggungjawaban kelembagaan, dan responsivitas belum terlembaga dalam mekanisme resmi. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi komunikasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Diperlukan penyesuaian konten dalam pengelolaan akun TikTok @cakj1 yang tidak hanya fokus menampilkan aktivitas penanganan aduan permasalahan, tetapi juga secara konsisten fokus menyajikan infromasi teknis Pemerintah Kota Surabaya seperti penjelasan mengenai dasar kebijakan, regulasi, serta gambaran umum penggunaan anggaran, dan laporan kinerja pemerintah Kota Surabaya secara menyeluruh.
References
Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2022). Handbook on theories of governance. Edward Elgar Publishing.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3), 264-271.
Dalima, M. N. A., & Rahmawati, A. (2023). Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Motivasi Belajar Remaja di Surabaya. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 3(4), 1209-1222.
Enggarani, N. S., Spaltan, B. G., Setiawati, D., Zuhdi, S., Farid, A. M., & Budiono, A. (2024). Regional Heads’ Legitimacy in Implementing the Regional Government Based on Democratic Principles. Jurnal Hukum Volkgeist, 9(1), 38-48.
Hidayat, S., & Maulida, T. (2021). The Role of Social Media in Enhancing Public Service Delivery. Journal of Public Administration and Governance, 11(2), 75–89.
Hootsuite, & We Are Social. (2024, February 21). Digital 2024: Indonesia. https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/
Kaye, D. B. V., Chen, X., & Zeng, J. (2021). The co-evolution of two Chinese mobile short video apps: Parallel platformization of Douyin and TikTok. Mobile Media & Communication, 9(2), 229-253.
Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the psychology of TikTok use: A first glimpse from empirical findings. Frontiers in public health, 9, 641673.
Nabilah, N. L. (2022). Peran media sosial Instagram sebagai sarana diseminasi informasi publik dalam mewujudkan good governance pada instansi pemerintah (Studi pada akun Instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) (Skripsi, Universitas Brawijaya). Repository Universitas Brawijaya. URL: https://repository.ub.ac.id/
OECD. (2014). OECD Recommendation on Digital Government Strategies. OECD Publishing.
Patarai, M. I. (2020). Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan (Vol. 1). De La Macca.
Putri, F. N., & Darmawan, H. (2022). Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Keberagaman Masyarakat Urban. Jurnal Komunikasi Pembangunan, 20(1), 45–60.
Rahmanto, A. N. (2022). Media sosial dan persepsi publik tentang good governance pada pemerintah daerah di Solo Raya. Jurnal Ilmu Komunikasi, 20(1), 88–100.
Ramadhani, T., Wardianto, I., & Fatimatussolihat, S. (2025). Pengaruh Kepemimpinan dan Manajemen Strategis Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 10(11), 9337-9345.
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Refika Aditama.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.
World Bank Group. (2016). World development report 2016: Digital dividends. World Bank Publications.
Yavetz, G., & Aharony, N. (2020). Social media in government offices: Usage and strategies. Aslib Journal of Information Management. https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2019-0313
Template
