Implementasi Elektronik Monitoring Evaluasi Melalui E-Montir pada Pemerintah Kabupaten Sorong
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i4.10816Keywords:
E-Monev, E-Montir Pemda, Implementasi Kebijakan, Monitoring Evaluasi.Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Elektronik Monitoring Evaluasi (E-Montir Pemda) di Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis postpositivisme dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Montir Pemda telah diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh OPD untuk pelaporan progres fisik dan keuangan secara elektronik, serta mulai berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Sistem ini memberikan kemudahan pelaporan, efisiensi waktu, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti belum adanya regulasi daerah yang kuat, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta variasi tingkat kepatuhan antar OPD. Proses implementasi bersifat adaptif dengan pendekatan learning by doing, sehingga belum terdapat pola yang seragam. Secara keseluruhan, implementasi E-Montir Pemda berada pada tahap adaptif menuju institusionalisasi dan memerlukan penguatan kebijakan serta kapasitas organisasi untuk keberlanjutan sistem.
References
Abidin, S.Z., (2012). Public Policy : Strategi dan Implementasi. Yogyakarta: Gava Media.
Alaerts, G. J. (2020). Adaptive policy implementation: Process and impact of Indonesia’s national irrigation reform 2015–2019. World Development, 129, 10488. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104880
Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco: Jossey-Bass.
Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. World Development.
Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. (2021). Panduan Penggunaan Aplikasi E-Monev dalam Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dye, T. R. (2014). Understanding Public Policy. New York: Pearson.
Fauzan Almanshur, D. G. (2012). Teknik Observasi dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Metodologi Penelitian, 8(4), 34-45.
Gamal, A. (2022). Konsep dan Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Pembangunan Daerah, 10(1), 58-67.
Hamidi, S. (2004). Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Metode Penelitian Sosial, 6(1), 71-80.
Heeks, R. (2004). CARTA Framework: Completeness, Accuracy, Relevance, Timeliness, and Appropriateness in ICT Systems. Manchester: IDPM.
Jia, Y. (2024). Order management system: Case study of e-commerce and retailing. International Journal of Research in Industrial Engineering, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.22105/riej.2024.123456
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, April 22). Membangun Budaya Kerja Hebat di Era Society 5.0. Diakses pada Februari 3, 2023, dari https://www.kemenkeu.go.id.
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Surat Edaran No.002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ Tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2019. Kementrian Dalam Negeri.
Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington, D.C.: World Bank.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analyzing Qualitative Data: A Sourcebook of New Methods. Newbury Park: Sage Publications.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muasaroh, M. (2010). Pengaruh Aspek Tugas, Rencana, Ketentuan, dan Tujuan terhadap Efektivitas Implementasi Sistem di Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(3), 12-25.
Nugroho, R. (2012). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Patton, M. Q. (1997). Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2018. Tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2018. Tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017. Tentang Inovasi Daerah.
Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). Evaluation: A Systematic Approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Schedler, A. (1999). Concepts of Accountability in Governance. London: Palgrave Macmillan.
Samuel, H. (2011). Teori dan Praktik Analisis Data Kualitatif. Jurnal Penelitian Sosial, 9(2), 99-110.
Seyselis, R., & Pradana, F. (2021). Implementasi Aplikasi E-Monev dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Teknologi dan Pemerintahan, 7(3), 200-210.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukmadinata, N. S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sukmadinata, N. S. (2011). Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
Wibawa, S. (1994). Manajemen Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Wrihatnolo, P. (2018). Pengaruh Penggunaan Teknologi dalam Proses Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 14(1), 88-98.
Template
