Open Data Jabar Sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi Berbasis Data dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi Open Data Jabar dalam perspektif reformasi birokrasi guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Latar belakang penelitian didasarkan pada permasalahan birokrasi yang masih ditandai oleh fragmentasi data, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya integrasi antar lembaga. Open Data Jabar hadir sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui penyediaan data yang terbuka, terintegrasi, dan dapat diakses oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang didukung oleh analisis terhadap berbagai jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan terkait reformasi birokrasi dan digital governance. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada dimensi reformasi birokrasi dalam perspektif Neo-Weberian State, yaitu legalitas, profesionalitas birokrasi, manajemen modern berbasis data, integrasi kelembagaan, dan transformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Open Data Jabar berperan sebagai instrumen reformasi birokrasi yang mampu meningkatkan transparansi melalui keterbukaan data, memperkuat akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang dapat diuji, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Integrasi data antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mengurangi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi kelembagaan. Namun, implementasi inovasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, kualitas dan konsistensi data, serta kebutuhan akan tata kelola dan koordinasi yang lebih kuat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Open Data Jabar tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi oleh kemampuan birokrasi dalam mengelola data secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengembangan tata kelola digital menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan inovasi ini.