Evaluasi Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Di Kantor Kampung Buatan I Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i5.11123Keywords:
Evaluasi, Pelayanan Publik, SKGR, Pemerintah KampungAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Tanah di Kantor Kampung Buatan I serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan SKGR di Kantor Kampung Buatan I secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti belum tersedianya aturan tertulis terkait biaya dan waktu penyelesaian, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kedisiplinan Perangkat Kampung. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyusunan ketentuan tertulis serta peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
References
Agung syaputra, intam kurnia, yulizar pramudika tawil. (2020). Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Journal of Publicness Studies (JPS), 02(02), 1. https://www.pertamina.com/id/tanggung-jawab-sosial-lingkungan
Dethia, N. S., Agustina, R., & Arsin, F. X. (2020). Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang. Indonesian Notary, 2(20), 427. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/20/
Devie Rachmat Ali Hasan Rifaie. (2024). Tanggung-Gugat Camat Atas Penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (Skgr) Sebagai Dasar Pengalihan Kepemilikan Tanah. Jotika Research in Business Law, 3(1), 11–18. https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.126
Dewi, P., Ardiani, R., & Setiawan Prabowo, P. (2024). Volume 4 Nomor 2 2024. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan, 4 no 2, 52–62. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/download/63277/48342
Hakim, T. R., Warman, K., Syofyan, S., Kenotariatan, M., Hukum, F., Andalas, U., Hukum, F., Andalas, U., Hukum, F., & Andalas, U. (2023). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kabupaten Kampar. 5(3), 863–877.
Haryati, E. (2026). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro ( BPUM ) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Sekadau. 5(1), 553–560.
Mandarlangi, M. A., & Alamsyah, I. K. M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong Megawati A . Mandarlangi , Intam Kurnia M . Nur Alamsyah Universitas Tadulako , Indonesia. Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(3).
Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 55–67. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328
Rianto, R. (2018). Pelayanan Administrasi Pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Tanah di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Skripsi, 2(4).
Sari, A. P., Soesiantoro, A., & Puspaningtyas, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang). Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 4(04), 1–9.
Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 3, 25–32. https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912
Yuridis, A., Pidana, P., Terhadap, K., Penggelapan, P., Proses, D., & Harta, P. (2024). Law , Development & Justice Review Law , Development & Justice Review. 175–192.
Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 5(1), 256–271.
Template
