Pengaruh Etika Pegawai dan Pelayanan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai dalam Mendukung Reformasi Birokrasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i2.11714Keywords:
Etika Pegawai, Pelayanan Pegawai, Kinerja Pegawai, Reformasi BirokrasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh etika pegawai dan pelayanan pegawai terhadap kinerja pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Reformasi birokrasi menuntut adanya kualitas sumber daya manusia aparatur yang berintegritas dan profesional, namun fenomena awal menunjukkan bahwa target capaian beberapa indikator kinerja pada instansi ini selama periode 2023–2025 belum terealisasi secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terstruktur. Analisis data yang diterapkan meliputi analisis deskriptif untuk memotret kondisi riil setiap variabel, serta analisis verifikatif menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas Etika Pegawai (X1) dan Pelayanan Pegawai (X2), sedangkan variabel terikatnya adalah Kinerja Pegawai (Y), dengan konteks implikasi pada Reformasi Birokrasi. Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang diajukan, hipotesis dalam penelitian ini menguji pengaruh parsial dan simultan antarvariabel. Diperkirakan secara parsial bahwa Etika Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai, serta Pelayanan Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Secara simultan, Etika Pegawai dan Pelayanan Pegawai diperkirakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dalam mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, pihak manajemen perlu memprioritaskan peningkatan standar etika kerja dan digitalisasi sistem pelayanan guna memicu optimalisasi kinerja pegawai secara berkelanjutan.
References
Bertens, K. (2013). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hasibuan, M. S. P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
Keraf, A. S. (2014). Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
Kumorotomo, W. (2014). Etika Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
Purwanti, Andriyani, Nirmala, Suandi, Juliartha, & Gustiawan. (2025). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja pelayanan Kelurahan Karang Anyar Kota Palembang.
Riansyah. (2021). Pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (17th ed.). Harlow: Pearson.
Said, M. M. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
Sedarmayanti. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
Sedarmayanti. (2018). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti, & Nurliawati, N. (2012). Strategi penguatan etika dan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(3).
Setyani, Anggraeni, & Viren. (2023). Reformasi birokrasi polisi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (studi kasus Kepolisian Daerah Jawa Barat).
Siagian, S. P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja. Jakarta: Bumi Aksara.
Sinambela, L. P. (2017). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sucipto, A., Remmang, H., & Saleh, H. (2020). Pengaruh etika pegawai, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi terhadap penerapan zona integritas pada Lapas Makassar. Indonesian Journal of Business and Management, 2(1).
Sufianto, D. (2016). Etika Pemerintahan Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Supranto, J. (2001). Statistik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
Sutrisno, E. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.
Syafiie, I. K. (2007). Etika Pemerintahan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Tamin, F. (2004). Reformasi Birokrasi: Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta: Belantika.
Thoha, M. (2008). Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Kencana.
Umar, H., & Akbar, P. S. (2000). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Wardiyanta. (2010). Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja. Depok: Rajawali Pers.
Widjaja, H. A. W. (1997). Etika Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
Yusuf, Alam, S., & Mendo. (2025). Pengaruh reformasi birokrasi dan budaya kerja terhadap kinerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango.
Zulyani, E. P., & Meiwanda, G. (2020). Agile government dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 80–87.
Template
