Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Komunikasi Publik Di Kabupaten Sikka

Abstract

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak administrasi setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengembangkan inovasi pelayanan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital. Laporan magang ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif melalui kegiatan magang dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, partisipasi aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan, dokumentasi, dan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan registrasi serta aktivasi IKD. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi IKD mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kemudahan akses identitas digital, percepatan proses pelayanan, peningkatan keamanan data, serta efisiensi penyelenggaraan administrasi. Namun demikian, implementasi IKD masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kepemilikan perangkat telepon pintar yang mendukung aplikasi IKD, serta gangguan jaringan internet yang memengaruhi kelancaran proses registrasi dan aktivasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal serta mendukung terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, efektif, dan berbasis digital.