Analisis Implementasi Kebijakan CEISA 4.0 dan WANGSA di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v7i3.11882Keywords:
Digitalisasi Pelayanan, CEISA 4.0, WANGSA, Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan.Abstract
Transformasi digital dalam pelayanan kepabeanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem CEISA 4.0 yang bersifat mandatory secara nasional. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala operasional yang mendorong munculnya inovasi lokal seperti WANGSA di KPPBC Bojonegoro sebagai sistem pendukung pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan WANGSA, mengidentifikasi hambatan yang menghalangi optimalisasi integrasi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua sistem belum terjadi secara teknis, tetapi telah berjalan efektif pada tingkat proses kerja melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan komunikasi pelayanan, serta validasi awal dokumen. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan teknis seperti gangguan sistem dan tidak adanya integrasi data, serta hambatan nonteknis berupa keterbatasan komunikasi 24/7, perbedaan literasi digital, dan persepsi pengguna terhadap kewenangan sistem. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh integrasi proses kerja, komunikasi, dan peran sumber daya manusia. Temuan ini berkontribusi dalam pengembangan model integrasi adaptif antara sistem nasional dan inovasi lokal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
References
Anwaruddin. (2022). Teori administrasi publik: Perspektif schools of administration thought. Jakarta: Penerbit Akademia.
Cendana, A. (2022). Kualitas pelayanan publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 101–115.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). New York, NY: Routledge.
Dye, T. R. (1978). Understanding public policy (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall (dalam Irfani Islami (2019). Definisi dan Makna Kebijakan Publik, Modul 1 Universitas Terbuka).
Hasnan, K., Sulbahri, M. M., & Andriyani, I. (2024). Pengaruh pelatihan dan fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang. Jurnal Administrasi dan Inovasi Pelayanan, 7(1), 33–47.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Huda, N. (2016). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Irfan, B. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. Jurnal Administrasi Pemerintahan Digital, 5(2), 12–24.
Mahani, R. (2023). Peran Bea Cukai dalam menjaga integritas perdagangan internasional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(3), 77–89.
Nugroho, H. A., Wulandari, C. A., Wijaya, M. A., & Putra, R. C. (2024). Persepsi masyarakat terhadap digitalisasi dan otomatisasi pelayanan publik. Jurnal Teknologi Administrasi, 9(1), 21–34.
Palmer M. (2024). Woodrow Wilson's Contribution to Public Administration. Southern New Hampshire University, 1-3.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
Putra, Rayhan. H. (2024). Penerapan e-government dalam penggunaan electronic custom declaration (E-CD) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rawamangun. Jurnal Transformasi Digital Pelayanan Publik, 5(2), 88–96.
Perekonomian Indonesia. (2023). Laporan perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Prabawati, A. (2021). Transparansi dalam pelayanan publik: Sebuah kajian administrasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 55–67.
Purnomo, S. (2022). Kualitas pelayanan publik dalam konteks reformasi birokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelayanan Publik.
Rosidah. (2023). Akuntabilitas dalam pelayanan publik: Analisis kebijakan administrasi. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 5(1), 33–45.
Sabiruddin, A., et al. (2024). Kualitas pelayanan publik di Indonesia. Bandung: Penerbit Administrasi Nusantara.
Sumiaty, N. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 44–59.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
World Bank. (2020). Doing business 2020: Comparing business regulation in 190 economies. Washington, DC: World Bank Grou.
Template
