Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v6i5.9059Keywords:
Pengelolaan Keuangan; Akuntabilitas; Transparansi; Pengawasan; Kinerja KeuanganAbstract
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, melibatkan populasi sebanyak 111 individu dari empat instansi pemerintah, yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang. Sampel yang dipilih sebanyak 87 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan memiliki pengaruh kecil (R² = 13,6%) dengan korelasi positif lemah (R = 0,369, p = 0,004). Akuntabilitas memiliki pengaruh sedang (R² = 40,8%) dengan korelasi kuat (R = 0,639, p = 0,000). Transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh lebih kecil, masing-masing menjelaskan 9,8% dan 3,5% variasi. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut menjelaskan 68,5% variasi dalam kinerja keuangan daerah (F = 44,545, p = 0,000), menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam meningkatkan hasil keuangan daerah.
References
Agustina, R., & Saifanur, S. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 145-160. https://doi.org/10.xxxx/jap.v12i2.1234
Astuti, R. D. (2013). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 23-34.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023-2024). Laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Karawang. Jakarta: BPK RI.
Dahlia, dkk. (2019). Transparansi dan indikatornya dalam pengelolaan keuangan.
Edowati, R., Nurhadi, & Sari, P. (2021). Implementasi akuntabilitas keuangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(3), 210-220.
Handoko, T. H. (2017). Manajemen: Dasar, konsep, dan aplikasi (Edisi 3). Yogyakarta: Penerbit Andi.
Jatmiko, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 15(1), 45-60.
Khairi, I., & Meiranto, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(2), 105-120.
Mahmudi. (2019). Akuntabilitas publik: Konsep dan aplikasinya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun. (2021). Kinerja keuangan daerah: Teori dan aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Nadjib, A., & Khairunnas. (2024). Administrasi publik: Studi dan praktik pengelolaan kebijakan. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 51 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Putu, A., & Indraswarawati, N. K. (2021). Pengaruh globalisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Jurnal Manajemen Publik, 10(2), 55-70.
Ridwan, M., & Syaiful, S. (2023). Regulasi pengelolaan keuangan daerah dan penerapannya. Bandung: Penerbit Erlangga.
Suryani, N., & Robinsyah, M. (2022). Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 17(1), 89-102.
Sutha. (2017). Administrasi dan tata usaha. Jakarta: Prenadamedia Group.
Suwanda, A., & Santosa, B. (2015). Pengelolaan keuangan daerah. Surabaya: Airlangga University Press.
Veronica, L., Setiawan, H., & Ramadhan, A. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 11(4), 77-88.
Wijaya, T. (2020). Otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Wiguna, I. W., Suardana, I. M., & Permana, A. A. (2015). Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(1), 15-25.
Template
