Implementasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Di Bpsdmd Provinsi Sumatera Selatan
DOI:
https://doi.org/10.37385/ceej.v6i6.9394Keywords:
Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Aparatur Sipil Negara (Asn), Kepemimpinan Strategis, Reformasi Birokrasi, Implementasi Kebijakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumatera Selatan.Abstract
Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era reformasi birokrasi adalah menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendorong perubahan. Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan instrumen penting yang dirancang untuk menyiapkan pejabat administrator sebagai pemimpin perubahan di unit kerjanya masing-masing, dengan pendekatan kepemimpinan adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menelaah implementasi kebijakan PKA di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan informan kunci, termasuk pejabat BPSDMD, widyaiswara, peserta PKA, dan instansi pengirim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKA berjalan efektif, didukung oleh komunikasi yang jelas, sumber daya memadai, komitmen tinggi dari pemangku kepentingan, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi. Namun, sejumlah tantangan menghambat pencapaian hasil optimal, seperti adaptasi teknologi, keragaman peserta, keterbatasan anggaran, beban kerja, mutasi pegawai, dan kendala geografis. Penanggulangan tantangan tersebut memerlukan pendekatan adaptif, integrasi hasil pelatihan ke dalam sistem manajemen kinerja organisasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Kesimpulannya, PKA bukan sekadar program formal, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas
References
Alexander, E. R. (2003). Institutions, sustainability, and planning for transition. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(5), 731–747. https://doi.org/10.1068/b12917
Badan Kepegawaian Negara. (2023). Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel. (2023). Provinsi Sumsel dalam angka 2023. BPS. https://sumsel.bps.go.id
Bloor, M., & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. SAGE Publications.
DeLeon, P., & DeLeon, L. (2002). What ever happened to policy implementation? Journal of Public Administration Research and Theory, 12(4), 467–492.
Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 433/K.1/PDP.07/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 2/K.1/PDP.07/2023.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2024). Panduan fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). LAN RI.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Mochamad Fachri Rizky Zamzami, Sagita, N. I., & F., J. Q. A. (2024). Efektivitas pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2023. J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 9(2), 1190–1202. https://doi.org/10.33087/jmas.v9i2.1901
Nugroho, R. (2008). Public policy: Teori, manajemen, dan analisis kebijakan. Elex Media Komputindo.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. https://peraturan.bpk.go.id
Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel.
Peraturan Kepala LAN RI No. 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 (jo. PP No. 17 Tahun 2020) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pengembangan Karier melalui Pelatihan.
Putri, A. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKA di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta [Tesis, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.ugm.ac.id
Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029.
Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1979). The conditions of effective implementation. Policy Analysis, 5(4), 481–504.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suparjana. (2024). Strategi pengembangan kapasitas Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung pada era human capital management. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(7), 37–48.
Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran. (2023). Asta Cita: 8 program prioritas pembangunan nasional Prabowo–Gibran 2024–2029. https://prabowogibran.or.id
Widodo, J. (2018). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Bayumedia Publishing.
Yuliana, D. A. (2021). Efektivitas pelatihan kepemimpinan dalam meningkatkan kompetensi ASN [Tesis, Universitas Negeri Jakarta]. https://repository.unj.ac.id
Template
