Neo Weberian State dalam Kebijakan Publik: Inovasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Publik di Era Administrasi Modern
DOI:
https://doi.org/10.37385/hqqbp335Keywords:
Neo Weberian State, Pelayanan Masyarakat, Inovasi Pelayanan PublikAbstract
Neo Weberian State (NWS) merupakan paradigma administrasi publik yang mengintegrasikan prinsip birokrasi klasik Weberian dengan pendekatan modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan hasil kinerja. Konsep ini dikembangkan oleh Pollitt dan Bouckaert (2004) sebagai respon terhadap keterbatasan New Public Management yang cenderung mengurangi peran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Neo Weberian State dalam kebijakan publik serta mengkaji bagaimana pendekatan tersebut mampu mendorong inovasi pelayanan publik yang outstanding. Hasil kajian menunjukkan bahwa Neo Weberian State mampu menciptakan keseimbangan antara stabilitas birokrasi dan fleksibilitas inovasi melalui penguatan profesionalisme aparatur, akuntabilitas publik, serta orientasi pelayanan masyarakat. Inovasi pelayanan publik yang outstanding ditandai dengan dampak signifikan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk direplikasi secara luas. Temuan ini sejalan dengan Borins (2014) yang menegaskan bahwa inovasi merupakan faktor kunci dalam peningkatan kinerja sektor publik. Implementasi Neo Weberian State masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang kaku, keterbatasan kompetensi aparatur, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan inovasi kelembagaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi dan transformasi digital sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.
References
Borins, S. (2014). The persistence of innovation in government. In S. Borins (Ed.), The persistence of innovation in government (pp. 1–12). Brookings Institution Press.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Kickert, W. (2011). Distinctive characteristics of the Neo-Weberian State. In T. Christensen & P. Lægreid (Eds.), The Ashgate research companion to new public management (pp. 225–238). Ashgate.
Lynn, L. E., Jr. (2008). Public management: Old and new. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), The Oxford handbook of public management (pp. 89–110). Oxford University Press.
Moore, M. H. (1995). Creating public value: Strategic management in government. Harvard University Press.
Nugroho, R. (2018). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Elex Media Komputindo.
Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. Routledge.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). Public management reform: A comparative analysis (2nd ed.). Oxford University Press.
Pratama, A. B. (2020). Inovasi pelayanan publik di Indonesia: Tantangan dan keberlanjutan. Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 123–140.
Rahman, M. (2019). Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 11(1), 45–60.
Wicaksono, A. (2021). Digitalisasi pelayanan publik dan kesiapan sumber daya manusia. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, 7(2), 98–115.
Template
