Strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis Dalam Implementasi Program Lingkungan Berkelanjutan: Perspektif Environmental Governance

Abstract

Permasalahan lingkungan pada tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan efektivitas program, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah dalam membangun tata kelola yang terintegrasi, kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam implementasi program lingkungan berkelanjutan melalui perspektif environmental governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kinerja, data lingkungan, serta sumber resmi pemerintah yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik dengan kerangka deduktif–induktif. Analisis difokuskan pada enam dimensi, yaitu integrasi dan koherensi kebijakan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya, koordinasi vertikal dan horizontal, kolaborasi multipihak, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, serta monitoring, pembelajaran, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berkembang dari pendekatan berbasis program menuju pola tata kelola lingkungan yang lebih terlembaga. Penguatan RPPLH, KLHS, perencanaan pembangunan, Program Kampung Iklim, TPS3R, bank sampah, pemilahan sampah dari sumber, serta pelibatan komunitas, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat memperlihatkan meningkatnya kapasitas kolaboratif pemerintah daerah. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan proporsi sampah yang tertangani turut menunjukkan capaian implementatif. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kualitas monitoring lingkungan, fragmentasi koordinasi lintas sektor, tekanan pencemaran, perubahan regulasi, alih fungsi lahan, dan kebutuhan menjaga kesinambungan partisipasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan relatif Ciamis dibentuk melalui orkestrasi institusional dan mobilisasi sosial, yakni kemampuan pemerintah menghubungkan kebijakan, kapasitas kelembagaan, kolaborasi, partisipasi publik, dan pembelajaran adaptif. Model tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan daerah memerlukan pergeseran dari orientasi capaian administratif menuju outcome-oriented environmental governance yang terlembaga dan berbasis hasil ekologis.