Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021
DOI:
https://doi.org/10.37385/wpdr1j26Keywords:
Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan daerah, Rasio Kemandirian, Rasio KetergantunganAbstract
Salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Sehingga dapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bangaimana pelaksanaan otonomi daerah serta ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebagai di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian analisis rasio kemandirian, rasio otonomi fiscal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio ketergantungan. Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang di publish dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 meliputi 56 Kabupaten-Kota di Regional Kalimantan. Hasil analisis Rasio Kemandirian di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dari tahun 2014-2021 secara keseluruhan dinyatakan rendah atau belum mandiri. Rasio Otonomi Fiskal di nyatakan rendah. Rasio Indeks Kemampuan Rutin juga masih dikatakan rendah. Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan di nyatakan tinggi.
References
Fitriani, D., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN JAYAPURA Penulis. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 33–41.
Irwan, A. L. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. Http://Berita.Knkg-Indonesia.Org, 1(1), 90–98.
Mardiasmo. (2010). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Nalle, F. W., Oki, K. K., Sangaji, P. M. M., (2021). ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 1, 184–197. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI
Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah emerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Keuda, 2(3), 1–17.
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Regional Kalimantan. (2021). Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2021.
Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. Jurnal Prajaiswara, 3(1), 65–74. https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43
Halim, A. (2009). Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan PusatDaerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah.
Kemendagri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 2017. https://peraturan.bpk.go.id/Details/111422/permendagri-no-62-tahun-2017
Khusaini, M. (2006). Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Unibraw, Malang.
Kuncoro, M. (2014). Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Bandung: Erlangga.
Mardiasmo. (2010). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2016). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Presiden RI. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pp, Nomor 65 Tahun 2001, 1, 2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52718/pp-no-8-tahun-2001
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2003).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003, 4 (2004).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TAhun 2014 tetang Pemerintahan Daerah, 8 Pemerintah Republik Indonesia 44 (2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentng Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia (2019). https://doi.org/10.1093/oed/9600622025
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 1 (2022). https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499
Resmi, S. (2017). Perajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Simanjuntak, T. H., & Muklis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Pe ajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
Statistik Daerah Kabupaten-Kota Regional Kalimantan. (2019). Kabupaten-Kota Regional Kalimantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten-Kota Regional Kalimantan.
Statistik Kalimantan Tahun 2019. (2019). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU HKPD: Re-Design Desentralisasi fiskal. Dipetik Juni, 20, 2024, dari DJPB KementrianKeuangan: https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html
Yani, A. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Template
