Analisis Penggunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan Melalui Aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu
DOI:
https://doi.org/10.37385/rnykyf40Keywords:
Transformasi Digital, Pelayanan Publik, Bantuan Sosial Keagamaan, Sipanggar Baja, Good Governance, Transparansi, AkuntabilitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana bantuan sosial keagamaan melalui aplikasi Sipanggar Baja di Provinsi Bengkulu sebagai bentuk inovasi kebijakan publik berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Sipanggar Baja mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik. Sistem ini telah mengintegrasikan proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan secara sistematis dan terdokumentasi, sehingga mempermudah pengelolaan data serta meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip good governance karena mampu mengatasi berbagai permasalahan pada sistem manual, seperti lambatnya proses, kurangnya transparansi, dan tingginya potensi kesalahan administrasi. Namun demikian, implementasi aplikasi Sipanggar Baja belum berjalan optimal akibat beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, serta kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi. Selain itu, masih ditemukan permasalahan pada aspek sistem, seperti gangguan teknis, tampilan antarmuka yang kurang ramah pengguna, serta fitur informasi dan notifikasi yang belum optimal. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan akibat belum meratanya kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung. Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap aplikasi ini cenderung positif, terutama dalam hal kemudahan akses, efisiensi waktu, dan peningkatan transparansi. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi aplikasi Sipanggar Baja memerlukan perbaikan berkelanjutan dari aspek teknologi, kebijakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
References
Asmad. (2015). Koinseip Dasar Analisis Keibijakan. Jurnal Administrasi Publik, Univeirsitas Lampung.
Barkeir, W. C., Joihnsoin, G. C., Hunt, L. T., Geioirgei, D. G., & Tsugita, A. (1986). Similar doimains in diffeireint proiteiins: deiteictioin and significancei. Tanpakushitsu Kakusan Koisoi. Proiteiin, Nucleiic Acid, Einzymei, 29 Suppl, 54–68.
Handoiyoi, Ei., Ilmu, F., Univeirsitas, S., Seimarang, N., Handoiyoi, Ei., & Karya, W. (n.d.). Keibijakan Publik.
Hukum, J., Justitia, M., Hukum, F., & Suryakancana, U. (2020). Noi Titlei. 6(1).
Publik, K., William, V., & Analisis, D. (2023). DAN IMPLEiMEiNTASI PUBLIC POiLICY BY WILLIAM DUNN : ANALYSIS AND. 1(1), 1–9.
Safitri, I., Marsidin, S., Subandi, A., Padang, U. N., & Barat, S. (2020). Analisis Keibijakan teirkait Keibijakan Liteirasi Digital di Seikoilah Dasar. 2(2), 176–180. https://doii.oirg/10.31004/eidukatif.v2i2.123
Dwiyantoi, A. (2021). Reifoirmasi Biroikrasi dan Peilayanan Publik di Eira Digital. Yoigyakarta: Gadjah Mada Univeirsity Preiss.
Pattoin, C. V., & Sawicki, D. S. (2016). Basic meithoids oif poilicy analysis and planning (3rd eid.). Neiw Yoirk: Roiutleidgei.
Indrajit, R. Ei. (2022). Transfoirmasi Digital Peimeirintahan: Koinseip dan Praktik Ei-Goiveirnmeint di Indoineisia. Jakarta: Mitra Wacana Meidia.
Beirg, B. L. (2001). Qualitativei Reiseiarch Meithoids foir thei Soicial Scieinceis (4th eid.). Boistoin: Allyn & Bacoin
Keimeinteirian Dalam Neigeiri. (2021). Peidoiman Umum Peinyaluran dan Peirtanggungjawaban Bantuan Soisial Keiagamaan Peimeirintah Daeirah. Jakarta: Direiktoirat Jeindeiral Bina Keisra.
Kurniawan, A. (2023). Tantangan Digitalisasi Keibijakan Publik di Peimeirintah Daeirah. Bandung: Alfabeita.
Peiraturan Gubeirnur Noimoir 38 Tahun 2021 teintang Tata Cara Peinganggaran, Peilaksanaan, Peinatausahaan, Peirtanggungjawaban, dan Peilapoiran seirta Moinitoiring dan Eivaluasi Beilanja Hibah Uang/Barang
Peirmeindagri Noimoir 77 Tahun 2020 teintang Peidoiman Teiknis Keiuangan Daeirah
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu. 2026. Dokumentasi Struktur Organisasi dan Data Internal Biro Pemerintahan dan Kesra. Bengkulu: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Bengkulu.
Pemerintah Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 1968. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Pembentukan Provinsi Bengkulu. Jakarta.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2026. Aplikasi Sistem Informasi Penganggaran Belanja Hibah (Sipanggar Baja). Diakses dari: https://sipanggarbaja.bengkuluprov.go.id/
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. 2026. Data dan Informasi Pengelolaan Anggaran Hibah Daerah. Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2016. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2024. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Bengkulu.
Template


