Economic Evaluation of Service Budget Performance in the Education Sector
DOI:
https://doi.org/10.37385/ijedr.v6i6.9312Keywords:
Budget Performance, Value for Money, LRA Bekasi District Education OfficeAbstract
This research aims to assess budget performance at the Bekasi District Education Office for the 2020-2023 Fiscal Year period. The method used is descriptive qualitative to produce a budget performance assessment. Data collection was carried out through interviews and document review. The results of this research show the budget performance of the District Education Office. Bekasi, viewed from an economic perspective in 2020-2023, experiences fluctuations every year and is categorized as economical because the economic ratio level is between 90%-100%. For the level of efficiency in the 2020-2023 budget revenue, it is categorized as less efficient because the efficiency ratio is more than 90%. Then the level of effectiveness experienced a decrease in effectiveness from 2020-2023 but was still categorized as effective because the level of effectiveness ratio was between 90% - 100%. Therefore, the Bekasi District Education Office needs to prioritize the preparation of more efficient budget planning based on the Value for money concept. namely budget effectiveness, budget efficiency, economics, and budget.
References
Adisasmita. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmi
Ananta, I. K. F. & Adnyani, I. G. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Villa Mahapala Sanur-Denpasar. E-Jurnal Manajemen Unud, 5(2).
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Baswir, R. (2000). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE
Christian, Engelbert. (2010). Pengukuran Kinerja Perusahaan Jasa Penerbangan di Indonesia dengan Metode Performance Prism. Tesis: Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
Deddi dan Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
H Abdul Halim & Salim Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Halim, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
Haruman, Tendi. (2010). Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kementrian Keuangan Nomor 467. (2014). Pengelolaan Kinerja Anggaran. Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN.
Mamesah. (1995). Administrasi Keuangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327. (1996). Kriteria Tingkat Ekonomis Anggaran Belanja.
Mulyadi. (2009). Sistem Terpadu Pengelolaam Kinerja Personel Berbasis Balance Scorecard.Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mulyanto (2007). Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi. Jurnal Region.Vol. 2.No. 1. Januari
Nur Hasanah, E. D. (2018). Analisis KInerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. Jurnal Ecobuss, 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah. Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. (2020). Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah. Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249. (2011). Anggaran Kinerja. Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62. (2023). Kinerja Anggaran. Indonesia
Peraturan Presiden RI Nomor 29. (2014). Pengelolaan Kinerja Anggaran. Indonesia Permendagri No.13. (2006). Keuangan Daerah. Indonesia
Permendagri No.16. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah. Indonesia
Putra, Muhammaddin Mulia. (2022). Alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). Thesis: Universitas Jambi.
Putri, H. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Relokasi Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia. Thesis: Universitas Lampung.
Sunarya, H. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Jurnal Akuntansi, 8.
Suparmoko. (2000). Keuangan negara. Yogyakarta: BPFE.
Syukriy Abdullah, A. J. (2020). Determinan Kinerja Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah. Jurnal Ilmu Akuntansi, 13.
Teuku Rully Hendrawan, M. S. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil . Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3, 65-74.
Undang-Undang Nomor 1. (2004). Perbendaharaan Negara. Indonesia. Undang-Undang Nomor 1. (2022). Pengelolaan APBD. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1. (2022). Pengendalian APBD. Indonesia. Undang-Undang Nomor 13. (2012). Pendapatan Asli Daerah. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17. (2003). Keuangan Negara. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23. (2014). Pembentukan Daerah. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 28. (2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Provinsi. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15. (2004). Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Indonesia.
